Identifikasi potensi & kelangkaan wirausaha masih jadi kendala
DENPASAR: Pemerintah menempatkan pengusaha sebagai lokomotif pengembangan satu produk unggulan satu daerah (one village one product-OVOP), sementara itu problem identifikasi potensi daerah dan kelangkaan wirausaha di perdesaan masih menjadi kendala program itu.
Wakil Menteri Perindustrian Alex Retra Ubun mengungkapkan pemerintah terus mendorong program revitalisasi OVOP untuk memacu kemampuan suatu daerah dengan produk unggulannya menembus pasar ekspor.
“Untuk itu perlu dibangun kesadaran untuk peduli terhadap perkembangan komunitas, serta diperlukan adanya sosok tokoh dalam komunitas itu,” ujar Alex membacakan sambutan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat pada acara seminar internasional OVOP the Best Way for Sustainable Regional Economy, Sabtu.
Acara seminar yang dibuka oleh Wappres Budiono tersebut dihadiri oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan, President of Oita OVOP International Exchange Promotion Committee Morihiko Hiramatsu, dan ratusan peserta dari 14 negara.
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah menambahkan sosok tokoh dalam komunitas itu bukan lagi pemerintah yang berdiri di depan, melainkan para pengusaha setempat yang menjadi motor penggeraknya.
“Bukan lagi pemerintah yang menetapkan, produk apa yang menjadi unggulan, melainkan harus dari pengusaha setempat, apa usulannya. Mereka yang paling tahu potensi lokal, dan lebih memahami dunia bisnis,” ujarnya menjelaskan.
Adapun peran pemerintah, kata Fauzi, adalah memfasilitasi mereka agar skala usahanya berkembang, seperti membantu mencarikan sumber permodalan, teknologi dan inovasi produk, hingga perluasan jaringan pasar.
Sementara itu, Menteri Negara Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hassan mengungkapkan setiap daerah memiliki potensi yang bisa dikembangkan menjadi produk unggulan (competitive advantage) di pasar dunia.
Bagaimana membuat produk itu unggul? Menteri mengatakan harus berkualitas produknya, desain dan kemasannya bagus, dan didukung oleh jaringan distribusi dan pemasaran yang bagus. “Kami akan membantu sehingga lahir produk unggulan, seperti kopi luwak Bali,” kata Sjarifuddin.
Penelitian mendalam
Alex mengatakan, hal prioritas adalah identifikasi potensi suatu produk yang bisa dikembangkan menjadi unggulan satu daerah. “Mungkin ada lima produk yang dinilai unggul, tetapi itu harus fokus pada satu produk saja, mana yang paling bagus dikembangkan. Ini tidak mudah.”
Dalam sambutannya, Wappres Budiono mengatakan pengembangan OVOP harus dilakukan dengan penelitian yang mendalam mengenai produk apa yang cocok untuk satu desa. “Targetnya juga harus jelas.”
Menurut dia, produk usaha kecil dan menengah banyak berkualitas, hanya belum banyak memiliki jaringan dengan pasar yang lebih besar, termasuk ke luar negeri. Keberhasilan produk UKM juga mensyaratkan sinergi antara teknologi, disain, dan pemasaran. “Itu satu paket,” kata Wapres seusai membuka seminar.
Wapres Boediono menilai Indonesia berpotensi untuk menerapkan OVOP karena kaya akan sumber daya alam dan budayanya. Kekayaan tersebut, ujarnya, akan memberikan potensi bagi pengusaha kelas menengah dan bawah yang terus tumbuh.
“Saya mulai tertarik dengan OVOP, saya akan berdialog dengan para menteri, termasuk menteri perekonomian [untuk membicarakannya],”ujar Wapres saat ditanya wartawan dalam penerbangan kembali ke Jakarta.
Modul OVOP pertama kali diperkenalkan oleh Kadin Indonesia dan AWDI (Asosiasi Wirausaha Desa Indonesia) kepada Dirjen Industri Kecil dan Menengah Depperin pada Januari 2006, yang langsung diterima dan ditindaklanjuti dengan Kepmen No 78-M-IND/ Per/9/2007 tentang OVOP, dan Inpres No. 6/2007 tentang Paket Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.
Hanya saja, seperti terungkap dalam seminar, pengembangan potensi daerah melalui pendekatan OVOP masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari riset identitas daerah yang minim, tidak ada kebijakan untuk pengembangan identitas lokal, dan tidak adanya rencana induk pembangunan perdesaan.
Di samping itu, entrepreneurship di perdesaan sangat rendah, minim infrastruktur, birokrasi yang buruk, hingga masalah status legal serta reformasi agraria. (fatkhul.maskur@bisnis.co.id/john. oktaveri@bisnis.co.id)